Cara Penghitungan PPh 21 Menurut UU Terbaru Beserta Contohnya

PPh 21 merupakan salah satu komponen perhitungan penggajian yang paling rumit dikarenakan banyaknya elemen yang harus diperhatikan  dalam penghitungan PPh 21, terlebih dengan adanya ketentuan baru yang dikeluarkan pemerintah Indonesia.

Artikel ini akan membahas bagaimana Anda melakukan pnghitungan PPh 21 dengan nilai baru hingga mendapatkan persentase PPh 21 dari seorang karyawan.

Apa itu PPh 21?

PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau WPOP dalam negeri yang berkaitan dengan penghasilan yang diterimanya, baik itu dari pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan yang dilakukan. PPh 21 ini didapatkan dari pemotongan penghasilan yang diperoleh oleh seseorang, sedangkan untuk PPh 23 didapatkan dari pemotongan penghasilan yang diperoleh oleh suatu badan. PPh Pasal 21 ini berkaitan dengan pemberian upah pada suatu perusahaan. Tetapi, PPh Pasal 21 ini juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Berikut beberapa kategori pekerjaan yang dikenakan PPh Pasal 21:

1. Penghasilan dari hasil pekerjaan sebagai pegawai tetap.
2. Penghasilan dari hasil pekerjaan sebagai pegawai tidak tetap.
3. Penghasilan dari hasil pekerjaan sebagai bukan pegawai..
4. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 final.
5. Penghasilan-penghasilan lainnya.

Undang-undang PPh 21

Bagaimana ketentuan hukum terkait PPh Pasal 21 ini? Berikut peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan PPh Pasal 21:

1. UU Nomor 7 Tahun 1983 hingga UU Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 yang mengatur tentang pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan yang di dalamnya berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan juga kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 yang berisi pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau Pajak Penghasil Pasal 26 yang di dalamnya mengatur tentang pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 yang membahas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan harian atau mingguan dan pekerjaan tidak tetap lainnya yang tidak masuk dalam pajak penghasilan.
5. Peraturan Pemerintah No. 68/2009 yang mengatur tentang tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan seperti uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, dan juga jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 yang mengatur tentang mekanisma pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan seperti uang pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua, dan juga jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus.

Metode perhitungan gaji karyawan

Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya.

Ada 3 metode perhitungan PPh 21 yang paling umum, yaitu:

Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21.

Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)

Metode gross-up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.

Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)

Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

Perubahan Aturan Pajak Penghasilan (PPh)

Pemerintah kembali melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disetujui DPR pada 7 Oktober 2021 dan diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 2021 yang mencakup ketentuan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Menurut keterangan resmi Kementerian Keuangan RI, UU ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dinilai masih rendah, menutup celah praktik erosi perpajakan, dan memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.

Selain mencakup perihal PPh 21, UU HPP juga mencakup beberapa ketentuan baru, seperti kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% secara bertahap hingga 2025, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ketentuan pajak karbon, tax amnesty II, hingga perubahan sanksi pajak.

Cara Penghitungan PPh 21 Karyawan Terbaru Sesuai UU HPP

karena adanya perubahan UU HPP, ini juga mengubah beberapa aturan Pajak Penghasilan (PPh) seperti:

1. Pajak atas natura

Pembebasan PPh atas natura atau fasilitas dari pemberi kerja, meliputi makanan dan minuman, natura untuk daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan (seragam, alat keselamatan kerja, dan lainnya), natura yang bersumber dari APBN/APBD, dan natura dengan jenis dan batasan tertentu.

2. PPh pengusaha perorangan (UMKM)

Perubahan tarif pajak final dari 0,5% (PP No 23 Tahun 2018) menjadi 0% atau tidak dikenai pajak untuk peredaran bruto setahun sampai dengan Rp500 juta.

3. PPh badan

Perubahan tarif tahun 2022 dari 20% kembali menjadi 22%.

4. PPh orang pribadi

Perubahan lapisan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008.

Poin ini ini tentu akan berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21 karyawan perusahaan. Sebelum membahas cara hitung PPh 21 karyawan terbaru, perlu diketahui dulu tentang lapisan tarif pajak penghasilan UU HPP.

Jika melihat tabel di atas, maka ada dua perubahan ketentuan. Pertama, tarif PPh 21 UU HPP menjadi 5 lapisan, dari sebelumnya (UU PPh) 4 lapisan. Pemerintah menambahkan tarif kelima, yakni untuk PKP di atas Rp5.000.000.000 sebesar 35%.

Perubahan yang kedua adalah pemerintah menaikkan batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tarif pajak 5%, dari sebelumnya Rp50 juta (UU PPh) menjadi Rp60 juta. Perubahan ini akan memengaruhi perhitungan PPh 21 karyawan yang memiliki PKP setahun di atas Rp50 juta sampai dengan Rp60 juta.

Apabila sebelumnya mereka dikenai dua lapis tarif PPh 21, yakni 5% dan 15%, maka mulai tahun 2022 hanya akan dikenai satu lapis tarif yakni 5%. Ini artinya, dengan tarif PPh 21 terbaru ini, karyawan tersebut membayar pajak lebih rendah dari pajak yang dibayar sebelumnya.

Contoh Perhitungan PPh 21 Karyawan Menurut UU HPP

Contoh berikut ini dapat menggambarkan perubahan perhitungan PPh 21 karyawan berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021.

Seorang back-end developer menerima gaji dan tunjangan tetap sebesar Rp10.000.000 setiap bulan dari perusahaan, statusnya belum menikah dan tanpa tanggungan, serta memiliki NPWP. 

Perhitungan PPh 21 berdasarkan UU PPh:

Sedangkan dengan perhitungan PPh 21 UU HPP hasilnya seperti berikut:

Dengan tarif baru PPh 21 2022, karyawan akan membayar pajak lebih sedikit. Namun, sekali lagi, dampak ini hanya dinikmati karyawan yang memiliki PKP di atas Rp50.000.000 setahun.

Ini adalah simulasinya:

Kesimpulan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa PKP di atas Rp50.000.000 akan dikenai PPh 21 lebih rendah dengan aturan tarif pajak penghasilan 2022 dibanding tarif PPh saat ini. Sementara, karyawan yang memiliki PKP sampai dengan Rp50.000.000 tidak mengalami perubahan.

Jadi, apa pengaruhnya bagi perusahaan? Dengan penjelasan di atas, UU HPP bisa menjadi angin segar bagi perusahaan yang selama ini membayar tunjangan PPh 21 maupun subsidi pajak penghasilan karyawan. Sebab, mulai tahun 2022, perusahaan akan membayar lebih sedikit, yang berarti menghemat biaya.

Namun tetap saja, proses penghitungan PPh 21 merupakan proses yang merepotkan dan memakan waktu jika dilakukan secara manual.

Sebagai solusi, Anda bisa mencoba menggunakan tools kalkulator PPh 21 yang akan memudahkan Anda dalam menghitung pajak penghasilan Anda atau karyawan Anda secara gratis dan mudah.

Tunggu apalagi? Mudahkan penghitungan PPh 21 Anda dengan kalkulator PPh 21 dengan mendownload aplikasinya gratis melalui Playstore pada tautan ini.